PROFIL

Informasi dan data selain merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan diri dan sosial, juga menjadi pendukung tertib administrasi dalam mewujudkan good governance. Hak untuk memperoleh informasi sudah menjadi hak asasi manusia, oleh karena itu keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting badan publik menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Institut Seni Budaya Indonesia Aceh melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  (PPID) berkomitmen untuk melakukan pengelolaan informasi publik serta menyediakan, mengumumkan dan memberikan layanan informasi publik yang bersifat terbuka. Oleh karena itu, Salah satu langkah strategis yang telah dilakukan oleh ISBI Aceh adalah dengan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan ISBI Aceh. Melalui Surat Keputusan Nomor 48/IT11/HM/2020, Rektor menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ISBI Aceh untuk melakukan pelaksanaan layanan informasi publik.

VISI DAN MISI

VISI

Menjadi penyedia informasi publik yang berkualitas, akurat, dan transparan. Untuk mewujudkan perguruan tinggi yang tertib pengelolaan dan pelayanan informasi publik

MISI

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berkualitas
2. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik
3. Menyediakan layanan informasi publik dan dokumentasi yang dapat diakses oleh semua pihak.

TUGAS DAN WEWENANG

ATASAN PPID

1. bertanggung jawab atas pelaksanaan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID ISBI Aceh; 
2. mengoordinasikan layanan Informasi Publik di PPID ISBI Aceh; 
3. mengetahui dan memberikan persetujuan atas setiap informasi yang diberikan di PPID ISBI Aceh; 
4. mengetahui dan memberikan persetujuan atas informasi publik yang  dikecualikan;
5. memberikan tanggapan atas keberatan permohonan informasi yang diminta oleh pemohon; dan 
6. menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan informasi kepada Menteri.

PELAKSANA PPID

1. mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi; 
2. memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
3. menetapkan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik; 
4. menetapkan klasifikasi Informasi Publik dan atau mengubahnya; 
5. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil dalam memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik; dan 
6. menyampaikan laporan pelaksanaan layanan kepada Atasan PPID.